Kategori Regulasi: Keputusan Presiden
1. |
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat 06-04-2023
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
2. |
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 31-03-2020
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
3. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cuti Bersama Tahun 2017 15-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
4. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019 18-05-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
5. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke Atas 18-12-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
6. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 27-10-2014
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
7. |
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 27-11-2013
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
8. |
Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun anggaran 2011 30-11-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
9. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 26-07-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
10. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 18-10-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
11. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura 18-10-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
12. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo 18-10-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
13. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 06-09-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
14. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas I 21-06-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
15. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe 05-01-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
16. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan 04-11-2003
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
17. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan 21-01-2003
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
18. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 03-11-2003
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
19. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama 30-12-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
20. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama 01-07-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
21. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 28-06-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
22. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 20-05-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
23. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen | ||||||||||||||||||||||
24. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah 21-02-2000
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
25. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan 19-10-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
26. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 26-07-2000
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
27. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan 19-10-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
28. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen 26-07-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
29. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)Menjadi Universitas 04-08-1999
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
30. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 30-07-1999
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
31. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembetukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 13-10-1999
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
32. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen | ||||||||||||||||||||||
33. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan 17-03-1997
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
34. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 21-03-1997
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
35. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil 08-05-1996
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
36. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil 31-01-1996
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
37. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan 24-04-1995
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
38. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah 27-09-1995
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
39. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 22-03-1994
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
40. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan 14-11-1992
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
41. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri 21-02-1991
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
42. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989 24-01-1990
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
43. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional 06-03-1989
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
44. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri 22-04-1987
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
45. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana 12-11-1986
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
46. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |